Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan rangkaian orientasi ASN terhadap 1.271 pegawai KPK, yang sudah beralih status menjadi pegawai negeri atau ASN.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan orientasi ASN diharapkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas dan independensi pegawai KPK. "Kami berharap pegawai KPK memberikan andil dan warna baru terhadap 4,2 juta ASN di Indonesia," ujar Firli saat membuka orientasi ASN, Rabu (16/6).
Adapun orientasi ASN diikuti 1.271 pegawai KPK. Kegiatan orientasi tatap muka digelar di Auditorium LAN, yang diikuti 50 pegawai perwakilan dari setiap unit kesekjenan dan kedeputian. Sementara itu, 1.221 pegawai lainnya mengikuti orientasi secara daring.
Baca juga: Firli: Saya tidak Punya Persoalan dengan Novel Baswedan
Pembatasan peserta luring menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Program orientasi ASN pegawai KPK digelar hingga Oktober, yang dibagi dalam 17 batch. Metode orientasi memadukan tatap muka, daring dan e-learning. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi tiga program.
Program I untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Keterampilan, Program II untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, berikut Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Ahli Madya. Lalu, Program III untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
Baca juga: Ada 30 Permintaan Salinan Hasil TWK Diajukan ke KPK
KPK menyatakan program orientasi wajib dilaksanakan untuk kebutuhan kompetensi pegawai. Sehingga, bisa melaksanakan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kurikulum orientasi pun memuat empat mata pelatihan.
Rinciannya, sistem administrasi pemerintahan, sistem pembangunan nasional, arah kebijakan ASN unggul, serta sistem merit dan manajemen ASN. Dengan beralihnya status pegawai KPK, mereka tak hanya dituntut mempunyai kompetensi teknis pada bidang pemberantasan korupsi, namun juga harus memiliki kompetensi sebagai ASN.
Turut hadir dalam acara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni dan Kepala LAN Adi Suryanto. Alex meyakinkan pilihan pegawai KPK untuk menjadi ASN sebagai pilihan terbaik, karena dapat berkontribusi lebih bagi Indonesia.(OL-11)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus penipuan yang dilakukan Yusup Sulaeman dengan mengaku pegawai KPK sangat tidak lazim.
Pegawai KPK gadungan tipu pejabat di daerah Bogor dengan surat panggilan palsu
KPK menangkap Yusup Sulaeman karena mengaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah. Yusuf kemudian memeras pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
MB yang bekerja sebagai Account Officer (AO) sudah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 14 Juli 2024 dan telah menjalani proses penyidikan tahap dua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved