Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai NasDem Saan Mustofa menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan lebih baik jika diikuti lebih dari dua pasang calon presiden (capres). Saan meyakini penyelenggaraan akan lebih baik jika jumlah capres minimal tiga pasang.
"Belajar dari dua kali penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasang capres, itu menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat. Jika lebih dari dua pasang capres, memungkinkan masyarakat punya banyak alternatif pilihan,” terang Saan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/6).
Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut menjelaskan secara matematis dengan ambang batas 20%, Pilpres 2024 sangat memungkinkan menghadirkan tiga pasang capres. "Jika asumsi presidential threshold 20% itu bisa menghadirkan lima pasang, sehingga jika tiga pasang capres sangat memungkinkan," kata Saan.
Dia mengungkapkan NasDem tidak mempersoalkan dengan partai politik yang akan berkoalisi. "Dengan parpol mana pun, NasDem tidak masalah dalam berkoalisi. Yang terpenting bagi NasDem memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan yang sama," ujarnya.
Untuk mendapat calon pemimpin pada 2024, NasDem berencana akan menggelar konvensi capres. Lewat proses rekrutmen secara terbuka, lanjut Saan, nanti konvensi menghasilkan pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Selain bertanggung jawab kepada publik, publik juga bisa terlibat dari awal. Bukan hanya ketika sudah ada pasangan capres," tegas sekretaris Fraksi NasDem DPR itu. Melalui konvensi, kita ingin melahirkan calon presiden dan kelak jadi presiden memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, kapabilitas yang sangat memadai, dan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya terkait berbagai kebijakan dan program," tukasnya. (OL-14)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved