Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono mengaku pernah ditelepon Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Herman Hery karena mengurangi jatah satu perusahaan penyedia bansos COVID-19.
"Awalnya saat saya terima telepon, saya tidak tahu siapa yang menelepon karena di handphone saya tidak ada namanya," kata Adi Wahyono di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
Adi menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19.
"Di BAP 55 saudara menerangkan 'Pada saat itu Ivo Wongkaren komplain karena pengurangan kuota, saya terkejut beberapa hari setelahnya saya juga dapat telepon dari orang bernama Herman Hery yang pada intinya mereka berdua tanya kenapa kuota dikurangi padahal mereka sudah belanja barang', apakah keterangan ini betul?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) M Nur Azis.
"Benar," jawab Adi.
Baca juga: Komisi II DPR RI Gelar Raker Tertutup bahas TWK Pegawai KPK
Adi mengaku ia mengurangi jatah kuota PT Anomali Lumbung Artha dari tadinya 550 ribu paket menjadi 500 ribu paket untuk kawasan Bodetabek.
"Saya kurangi 50 ribu tapi karena saya dikomplain Pak Ivo Wongkaren jadi saya kembalikan lagi jadi 550 ribu paket," ungkap Adi.
Adi menyebut hal itu ia lakukan untuk pengadaan bansos tahap 5.
"Pertimbangan dikurangi karena banyak orang yang mengajukan pekerjaan saya kasihan juga, ini kan kuota sudah banyak jadi saya kurangi saja," tambah Adi.
Adi belakangan tahu bahwa Herman Hery terkait dengan PT Anomali Lumbung Artha.
"Ternyata PT Anomali belanja di PT Dwibukti dan satu grup dengan PT Yunatama karena gudangnya sama di BGR, pusat pergudangan di Kelapa Gading," kata Adi.
Orang yang bertanggung jawab atas Anomali dan Yunatama pun orang yang sama yaitu Ivo Wongkaren.(Ant/OL-4)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved