Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 25 Mei 2021 tercatat mencapai Rp 251,92 triliun atau 21,98 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,83 persen jika dibandingkan dengan serapan APBD di periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menyebut serapan APBD di tahun 2021 masih jauh dari optimal. Serapan realisasi APBD masih tertinggal sekitar 10 persen dari serapan APBN yang dilakukan oleh pemerintah yang mencapai 32 persen pada bulan Mei.
"APBD masih berada jauh sekali serapannya dari APBN sekitar 10 persen," ujar Ardian saat menyampaikan keterangan resmi kepada media di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (31/5).
Ardian melanjutkan, Kemendagri mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bisa mengejar ketertinggalan terhadap realisasi belanja sehingga mampu mendekati serapan APBN. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan daerah, dana APDB belum banyak terserap karena masih tersimpan di dalam Bank Daerah.
Baca juga: Pemkot Semarang Pecat 484 Pegawai Non ASN Gara-gara Nekat Mudik
"Jika dibandingkan dengan tahun 2020 ada kenaikan angka simpanan APBD di perbankan sekitar 3 triliun. Kami berharap di mei 2021 angka simpanan uang APBD di bank lebih turun," ungkapnya.
Menurut Ardian, Pemda memang dibenarkan untuk melakukan deposito menggunakan APBD sepanjang dilakukan untuk manajemen alur kas keuangan. Penyimpanan uang APBD dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito diharapkan tidak menganggu alur serapan dan pembelanjaan keuangan daerah.
"Jangan sampai uang disimpan di perbankan itu ditujukan untuk mendapatkan bunga tidak dibelanjakan. Itu salah total," ungkapnya.
Adapun jenis simpanan APBD yang tersebar di rekening Bank Daeah mencapai Rp 194,54 triliun. Paling tinggi berbentuk giro dengan Rp 138,99 triliun, deposito Rp 51,36 triliun, dan tabungan Rp 4,19 triliun. (OL-4)
Capaian tersebut masih dalam kategori normal karena pada awal tahun mayoritas perangkat daerah masih berada dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved