BIN: Gangguan Keamanan Papua untuk Tutupi Korupsi Dana Otsus

BADAN Intelejen Negara (BIN) menyebutkan gangguan keamanan yang terjadi di Papua memiliki tujuan khusus. Di antaranya, menutupi penyelewengan dana otonomi khusus (otsus).

"Sebagai salah satu strategi untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini," kata Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma dalam rapat kerja (raker) bersama Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua, Kamis (27/5).

Dia menyampaikan implementasi otsus Papua selama 20 tahun tak berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat Bumi Cendrawasih.

Baca juga: KPK Tahan Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya

"IPM terendah di Indonesia yaitu antara 60,84 sampai dengan 64,70," ungkap dia.

Dia menyebutkan jumlah kelompok front bersenjata yang tersebar di delapan kabupaten. Yakni, Intan Jaya, Lanny Jaya, Mimika, Nduga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang.

"Saat ini yang aktif di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya adalah Kelompok Goliath Tabuni, Kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib. Sedangkan di Kabupaten Nduga adalah Kelompok Egianus Kogoya," sebut dia.

Baca juga: Pemerintah Tegas Menyebut Dana Otsus Papua Tak Tepat Sasaran

Selain itu, Teddy menyampaikan total kejadian gangguan keamanan yang terjadi mencapai 60 kali. Gangguan tersebut terdiri dari 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, dan 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya.

Sedangkan jumlah aparat keamanan yang gugur sebanyak delapan personel. Sedangkan luka sebanyak 14 personel. Sedangkan warga sipil yang meninggal sebanyak lima orang. Sedangkan warga yang mengalami luka sebanyak sembilan orang.

"Sedangkan kelompok separatis 22 tewas, 1 luka," ujar dia. (OL-2)