Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Muhammad Aras meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengelola Bandara untuk lebih memperketat pengawasan di seluruh Bandara di Indonesia pada masa Covid-19 ini.
Ia juga mempertanyakan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan di bandara-bandara se-Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Aras saat mengikuti tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta dalam rangka pengawasan mudik lebaran tahun 2021 sesuai dengan surat Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan upaya pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) selama bulan suci ramadhan 1442 H.
"Kita sangat menyayangkan adanya kasus Mafia Karantina yang meloloskan 5 orang Warga Negara India belum lama ini. Kemudian kami juga mendengar ada penumpang positif yang lolos di pemeriksaan di Bandara," jelas Aras saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Areal SCP Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penerbangan, keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, di Banten, Jumat (7/5).
Seharusnya, sebagai bandara internasional dan menjadi pintu masuk bagi WNA ke Ibu Kota Negara, Bandara Soetta harus memiliki pemeriksaan yang ekstra ketat.
"Inikan pintu gerbangnya Indonesia. Jika pintu gerbangnya aja bobrok, orang asing akan seenaknya masuk ke negara kita, mudah memasukan barang terlarang, mencuri dan lain sebagainya. Termasuk orang yang terpapar Covid-19 bisa leluasa masuk ke negara kita," urai Aras.
Politikus Fraksi PPP ini meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan kementerian terkait, mengevaluasi dan segera memperketat pemeriksaan di bandara.
"Terutama di masa Pandemi Covid-19 ini, kita lihat beberapa negara tetangga sedang mengalami kasus peningkatan kasus seperti Tsunami Covid-19 di India," jelasnya.
Ia menyampaikan, Komisi V DPR RI meminta agar Kemenhub dan kementerian terkait mengusut kasus-kasus terjadi di bandara, seperti mafia karantina dan oknum-oknum petugas yang terlibat.
"Dengan ditemukan kasus mafia karantina dan lolosnya penumpang yang positif kemarin itu tidak menutup kemungkinan adanya mafia lain, bahkan lebih besar. Kami ingin ini diusut tuntas," pungkasnya. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved