Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dalam kasus dugaan suap pajak.
Seusai diperiksa, Angin Prayitno enggan memberikan komentar terkait pemeriksaannya. Dia bahkan tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun saat keluar dari gedung KPK.
Angin yang mengenakan masker dan topi tak mengindahkan pertanyaan wartawan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Angin diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.
"Yang bersangkutan hadir di Gedung Merah Putih KPK. Dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penerimaan hadiah, atau janji terkait pemeriksaan perpajakan 2016-2017 pada Ditjen Pajak," jelas Ali, Rabu (28/4).
Baca juga: Sempat Absen, Angin Prayitno Aji Penuhi Panggilan KPK
Diketahui, pemanggilan Angin pada hari ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya pada pekan lalu, Angin tidak bisa hadir karena mengaku sakit.
Dalam kasus itu, KPK sudah mengantongi sejumlah tersangka, namun belum diumumkan. Pengumuman dilakukan bersamaan dengan penahanan. KPK menduga pejabat Ditjen Pajak menerima suap untuk merekayasa pemeriksaan pajak korporasi.
Baca juga: Soal Kasus Pajak, KPK Sita Barang Bukti dari Pejabat Bank Panin
Kasus suap untuk merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) itu diduga melibatkan tiga perusahaan, yakni PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank dan PT Gunung Madu Plantations. Nilai suap diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
KPK sudah menggeledah kantor pusat Bank Panin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Penyidik menyita sejumlah barang bukti dokumen dan barang elektronik. Selain itu, KPK juga telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations.
Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mencegah enam orang ke luar negeri atas permintaan KPK. Dari enam orang yang dicegah, dua di antaranya ASN Ditjen Pajak berinisial APA dan DR. Pencegahan keenam orang itu berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari hingga 5 Agustus mendatang.(OL-11)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved