Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, yang berstatus terdakwa dalam kasus suap bansos sembako covid-19 di Kementerian Sosial menyinggung soal peran broker bansos. Hal itu disampaikannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ardian menegaskan dirinya pasif dalam tindak pidana suap tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang lebih aktif menjalin komunikasi dengan kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kemensos, Adi Wahyono, maupun pejabat pengguna komitmen (PPK) proyek tersebut, Matheus Joko Santoso, adalah mereka yang dijuluki broker bansos.
Para broker bansos yang disebut Ardian dalam persidangan adalah Nuzulia Hamzah Nasution, Helmi Rivai, dan Isro Budi Nauli Batubara. "Broker bansos lah otak yang merencanakan sampai dengan mendapatkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) serta Surat Pesanan (SP) dari Kemensos RI, tanpa melibatkan saya sama sekali," ujar Ardian yang mengikuti sidang secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/4).
Menurut Ardian, tanggung jawabnya dalam proyek tersebut adalah menyiapkan sembako sesuai dengan spesifikasi surat pesanan dan mengemasnya di dalam goody bag. Selain itu, ia juga harus berkoordinasi dengan perusahaan logistik untuk mendistribusikan bansos kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di Jabodetabek. Hal tersebut merupakan kesepakatannya dengan para broker bansos.
Setelah pekerjaannya selesai, Ardian lantas berkepentingan untuk melakukan pengaihan kepada Kemensos RI, dalam hal ini melalui Matheus. Untuk mengurus penagihan, Ardian mengaku terpaksa menyerahkan uang fee sebanyak dua kali ke Matheus atas permintaan broker bansos.
"Saya menyadari bahwa menyerahkan uang fee kepada saudara Matheus Joko Santoso adalah salah, namun perlu diketahui bahwa saya melakukan hal tersebut dengan amat terpaksa untuk menyelamatkan tagihan perusahaan saya, dan atas perintah broker bansos," katanya.
Ardian berharap majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh berkenan memberikan hukuman kepada para broker bansos. Sebab hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjerat para broker bansos tersebut dalam perkara ini.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK menuntut Ardian dihukum pidana penjara empat tahun dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan. Ardian didakwa menyuap mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, sebesar Rp1,95 miliarmelalui Matheus dan Adi. (OL-8)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
JPU pada KPK menghadirkan matnan mensos Juliari Batubara dan Komisaris PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo dalam persidangan dugaan korupsi bansos di kemensos.
KPK memeriksa Juliari Peter Batubara terkait kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima harapan (KPM) di Kementerian Sosial (Kemensos).
KPK belum melihat ada keterlibatan mantan mensos Juliari Barubara dalam dugaan korupsi penyaluran bansos berat di kemensos.
Butut dua kali kasus dugaan korupsi bansos, menteri dari PDI Perjuangan berpotensi dicap negatif.
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved