Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta satuan kerja untuk mengevaluasi ulang kinerja untuk memenuhi target indeks reformasi birokrasi.
Rencana strategis Kemendagri pada 2020-2024, menargetkan angka 87 dengan kategori A pada 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85.
Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), belum merilis hasil indeks reformasi birokrasi. "Kami juga masih menunggu. Harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan. Yang saya inginkan jangan turun,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, Kamis (22/4).
Baca juga: Moeldoko: Masih Nekat Korupsi? Pasti Disikat
Hudori menyebut pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya untuk mencapai indeks reformasi birokrasi, namun juga pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pada 2020, Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM. Pertama ada di 2 unit kerja di Dukcapil dan 1 di Ditjen Adwil. Ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja. Saya berharap unit kerja betul-betul mempersiapkan dengan baik. Terutama untuk mempersiapkan zona integritas," pungkasnya.
Dalam rapat internal Kemendagri, pihaknya berharap menjadi rapat intermediasi birokrasi yang menjadi pijakan awal untuk mewujudkan target indeks reformasi birokrasi.(OL-11)
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved