Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada tiga faktor utama yang menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi selama menjabat.
Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam webinar bertajuk Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Diksi Milenial Yogyakarta hari ini.
Tiga faktor penyebab korupsi itu adalah korupsi disebabkan oleh sistem, korupsi disebabkan oleh keserakahan, dan korupsi karena kebutuhan.
"Korupsi karena kebutuhan diselesaikannya dengan memberikan pendapatan yang cukup untuk hidup layak," kata Anies, Kamis (8/4).
Ia melanjutkan jikalau kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi di tempat bekerja maka tanggung jawab di rumah yang harus ditunaikan harus dipenuhi dengan mencari peluang lain.
Bila peluang yang dilakukan itu di luar kegiatan kantor untuk tambahan masih aman. Tapi bila kewenangan yang dimilikinya kemudian dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan di situlah yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Misalnya kebutuhan hidupnya adalah Rp10 juta sebulan sementara pendapatnya adalah Rp7 juta sebulan. Maka Rp3 juta ini dia harus cari dan selisih ini bisa jadi diambil lewat kewenangan yang dimiliki dipakai untuk mendapatkan tambahan mengisi uang yang kosong. Inilah jenis korupsi karena kebutuhan. Itu solusinya adalah dengan ditingkatkan pendapatannya sehingga kebutuhannya tertutup," jelas Anies.
Sementara itu, di Jakarta, Anies telah meningkatkan pendapatan aparatur sipil negar (ASN) agar setara dengan beban kerja dan besarnya anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Pendapatan yang setara ini harus diberikan agar tidak ada celah bagi prilaku korup.
Lain lagi dengan korupsi karena keserakahan. Anies menyebut, korupsi ini tidak ada batasnya. Keserakahan adalah satu sifat yang tidak memiliki ujung. Untuk itu, perlu hukuman yang berat dan sanksi yang tegas untuk menjadi solusinya.
Ketiga adalah korupsi karena sistem. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut sistem ini adalah situasi di mana bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan. tapi karena proses yang dikerjakan sesorang mampu menyeret dia dalam praktik korupsi.
"Yang ini, yang ketiga ini perlu solusi sistemik. Di sinilah rongga yang terus-menerus harus dicarikan terobosannya. Mereka mereka yang memang memiliki niat untuk korupsi, melihat tiga ruang ini, apakah kebutuhan, keserakahan, sistem, jadi yang korupsi karena keserakahan itu kreativitasnya luar biasa, sama dengan yang karena sistem, itu kreatifitasnya yang luar biasa," ujar Anies.
"Tugas kita adalah terus menerus melakukan inovasi, di dalam mengendalikankan praktek seperti itu, di Jakarta yang kita lakukan unsur ketiga adalah dengan melakukan smart budgeting. Jadi dari mulai perencanaan, pada saat penganggaran dilanjutkan dengan sistem digital. Pada saat pengadaan juga begitu, digitalisasi semua level," ungkapnya. (Put/OL-09)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Anies Baswedan kecam serangan ke basis pasukan perdamaian PBB yang menewaskan prajurit Indonesia dan mendesak dunia bertindak tegas.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved