Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah, mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Menurutnya yang dilakukan presiden tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk rencana impor beras merugikan masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini petani mengalami penurunan harga gabah.
"Tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat, karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya," kata Ema dalam keterangannya, Sabtu (27/3).
Pada Juni atau ke depannya sebelum kembali menyampaikan rencana impor, pemerintah perlu mengevaluasi dulu apakah impor masih diperlukan atau tidak.
baca juga: Presiden Pastikan Tidak Ada Impor Beras Sampai Juni Mendatang
Politisi PPP tersebut mengungkapkan penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera, terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19.
"Bahkan kami berharap pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton," ujar Ema.
"Berkali-kali Komisi IV DPR RI melakukan Rapat bersama Kementan, stok beras dalam negeri masih aman. Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," pungkasnya. (OL-3)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved