Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakakan partainya terkejut atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nurdin sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur.
"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," ujar Hasto di acara Gowes Bareng PDIP, Jakarta, Minggu (28/2).
Diketahui, Nurdin terpilih dalam Pilkada 2018 lalu, dengan diusung PDIP, PKS dan PAN. Hasto menyebut Nurdin selama ini dikenal sebagai sosok yang baik. Bahkan, Nurdin menjadi penerima Bung Hatta Anticorruption Awards.
Baca juga: Keluarga Nurdin Abdullah Serahkan Proses Hukum kepada KPK
Kepada partai, Hasto menuturkan Nurdin siap menjalani proses hukum dan mengklaim tidak melakukan korupsi. "Beliau sendiri sebelum dibawa KPK itu menghubungi Pak Andi (Ketua DPD PDIP Sulsel), mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan,"imbuhnya.
Dalam situasi ini, lanjut Hasto, partainya menghormati proses hukum dan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Dia menyatakan partai tidak akan melakukan intervensi.
"Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting. PDIP itu partai besar. Kami mempunyai 28 juta pemilih lebih, kami punya 1.4 juta pengurus partai yang aktif. Sehingga semuanya harus menegakkan disiplin. Tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan," tukas Hasto.(OL-11)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
MANTAN Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, terpidana kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan, bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin.
KPK mengembangkan kasus rasuah yang menjerat terpidana sekaligus mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
"Enam saksi itu semua adalah aparatus sipil negara (ASN) di Dinas PUTR Sulsel,"
KPK melakukan lelang dua jetski milik mantan Gubernur Sulsel untuk mengembalikan kerugian negara.
GUBERNUR Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah memutuskan tidak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada Senin (29/11).
MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara kepada Nurdin Abdullah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved