Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran uang penghargaan purnabakti kepada ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode 2012-2017.
Luqman mengatakan dirinya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti tersebut.
"Saya minta Plt Ketua KPU, Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti ini segera dibayarkan," kata Luqman di Jakarta, Senin (22/2).
Dia menilai ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 serta melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah.
Menurut dia, berkat jasa ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia, pergantian kepemimpinan nasional dan pergantian kepemimpinan daerah dapat berjalan dengan damai dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.
Dia mengatakan saat ini sudah tahun 2021, berarti sudah empat tahun terhitung sejak 2017, namun pemerintah belum menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti.
"Kondisi ini menyedihkan dan memprihatinkan. Sudah terlalu lama, semoga bukan karena pemerintah lupa, dan jangan juga karena alasan negara tidak punya anggaran," ujarnya.
Politikus PKB itu menilai dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi Covid-19, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima mantan ketua dan anggota KPU 2012-2017 pasti sangat berarti. (Ant/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Angkot modern jadi pilihan langkah jangka menengah untuk memecah kebutuhan angkutan umum.
Tujuan Nexus adalah mencapai pembayaran antarnegara yang dapat diimplementasikan berdasarkan kerangka kebijakan yang kuat, inklusif, dengan manajemen risiko yang efektif.
Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop di Indonesia terus berinovasi dengan fitur-fitur baru serta program-program unggulan.
Nasabah yang menginginkan layanan pembayaran digital praktis, cepat, dan mudah dalam bertransaksi dengan menggunakan teknologi contactless.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
GUGATAN hukum perdata membayangi Sekolah Pencawan yang berada di Jalan Bunga Ncole Raya, Nomor 50, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved