Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIRJEN Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Wijayanto meminta masyarakat jangan mudah menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kepada calon pembeli. Ia mengatakan masyarakat harus jeli melihat calon pembeli dan notaris yang mengurus jual beli tanah.
"Jangan mudah untuk menyerahkan sertifikat, baik itu calon pembeli atau pun notaris. Pilihlah notaris yg dikenal demikian juga pembeli," kata Agus, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (19/2).
Agus mengatakan hal tersebut untuk mencegah maraknya mafia tanah yang melakukan perpindahan tangan sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik.
"Salah satu dari modus mafia tanah bagaimana suatu kelompok berusaha untuk mengaburkan suatu keadaan atau status sehingga hak atas tanah bisa beralih dengan menggunakan figur atau orang lain yang identitasnya dipalsukan," kata Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan sertifikat tanah tidak bisa dipalsukan. Ia mengatakan sertifikat yang palsu bisa diidentifikasi jika dibawa ke BPN.
Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat jangan mudah memberikan sertifikat asli yang akan digunakan mafia tanah memindahtangankan sertifikat tersebut di BPN.
"Kalau sertifikat palsu itu dibawa ke BPN pasti ketahuan bahwa itu bukan produk BPN. Namun, yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli dan yang palsu diserahkan kepada pemilik sehingga pemilik gak tahu klo sudah dipalsukan," pungkasnya. (OL-8)
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah pihak yang bukan haknya.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dari estimasi 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 109,6 juta bidang tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kota Lengkap dapat tercapai karena adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
SHM yang dikenal secara umum merupakan sebuah dokumen yang tidak memiliki masa waktu karena kedudukannya sangat tinggi.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
Pemerintah akan menetapkan peraturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan hunian bagi warga negara asing (WNA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved