Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut mengawal program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi.
Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dana yang begitu besar yang digelontorkan untuk program-program strategis tentu memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. "Saya minta PPATK ikut mengawal dan ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," ujar Jokowi dalam Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, kemarin.
PPATK diminta berperan lebih besar dalam mendukung pencegahan aksi-aksi korupsi di lingkungan pemerintahan mengingat saat ini tindak pidana korupsi semakin beragam dan canggih. "PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. PPATK harus bisa memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," jelas Presiden.
Dugaan pungli
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengatakan ada dugaan pungli penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. "Dugaan ini berdasar laporan masyarakat dan masih kami selidiki," ujar Sekjen SPRI, Dika Moehammad, kemarin.
SPRI mendorong adanya penguatan pencegahan praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial. Caranya, informasi program harus dibuka luas untuk warga, khususnya penerima. “Penerima juga tidak perlu memberi uang kepada penyelenggara. Ada budaya memberi di kalangan warga bawah sebagai ucapan terima kasih,” ujarnya.
Selain itu, perlu ada sarana pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan cepat merespons laporan pengaduan warga. “Sebagian besar warga belum mengetahui ke mana harus melapor bila ada pungli,” jelasnya.
Upaya terakhir, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap perangkat pelaksana. "Jika ada RT/RW dan oknum kelurahan yang nakal, harus ditindak," ujar Dika.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin sempat meninjau pelaksanaan penyaluran BST. Ia menilai distribusi bantuan dampak pandemi berjalan baik. Harapannya, para penerima BST menggunakan dana bantuan dengan bijak dan memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Pra/Hld/X-11)
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
PEREKONOMIAN Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2025 tumbuh 5,14% (year-on-year), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,1%.
Pemerintah optimistis target investasi Rp2.041 triliun di 2026 tercapai. Realisasi awal tahun sudah Rp498,8 triliun, didorong minat kuat investor global.
Bank Indonesia menahan suku bunga di 4,75% dan memperkuat intervensi pasar demi menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini menjalankan strategi ekonomi dalam “mode bertahan (survival mode) di tengah ketidakpastian global.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved