Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERSOALAN politik yang belakangan ini mengemuka perlu menjadi perhatian semua pihak. Masalah politik yang muncul perlu diatasi agar tidak menjadi penghambat upaya pemulihan ekonomi di tahun ini.
"Kita tidak boleh melupakan di samping permasalahan ekonomi dan optimisme kita akan kebangkitan, kita tetap harus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial politik. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan sosial politik ini nanti justru malah menjadi penghalang bagi kita untuk bangkit," tegas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Asa Politik Indonesia 2021, Rabu (6/1).
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyinggung persoalan organisasi FPI yang kemudian dilarang oleh pemerintah. Ia juga menilai isu radikalisme di kalangan generasi muda kini mengkhawatirkan. Menurutnya, masalah politik dan sosial yang muncul itu perlu menjadi perhatian agar tak memengaruhi optimisme publik terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
"Kita tahu pemerintah baru saja melakukan atau membuat penegasan tentang pembubaran organisasi-organisasi tertentu yang tidak sejalan dengan politik bernegara. Akan tetapi, kita juga dikejutkan ternyata generasi muda kita, dari survei yang ada, bahwa radikalisme berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan," ucapnya.
Lestari mengatakan di awal tahun ini ada semangat serta optimisme publik agar Indonesia bisa bangkit dan pulih. Dari sejumlah proyeksi para ekonom, imbuhnya, muncul harapan-harapan perekonomian bisa bangkit di tahun ini. Terlebih, pemerintah sudah mengambil keputusan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksin secara gratis.
"Tentu kita optimis dan dalam optimisme ini kita tetap harus mengedepankan kemanusiaan karena sesungguhnya kemanusiaan harus mendapatkan tempat yang pertama dan utama," ucapnya.
Ia juga berharap agar para pejabat negara dan politikus bisa mengedepankan kepemimpinan yang baik untuk membawa masyarakat keluar dari keterpurukan akibat pandemi.
"Kita juga berharap para para pimpinan, para pemangku kepentingan, para pejabat negara, khususnya kawan-kawan politisi dapat mengedepankan yang disebut sebagai mindfulness dan compassionate leadership sehingga bisa membawa masyarakat untuk keluar dari semua situasi sulit," ujarnya. (OL-14)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada.
Berdasar World Happiness Index, negara yang indeks kebahagiaannya tinggi pada umumnya justru level beragama masyarakatnya rendah.
POLISI Malaysia telah menangkap tujuh dari 20 orang yang diyakini sebagai anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI).
Penguatan pencegahan menjadi penting bila berkaca pada dinamika perkembangan radikalisme terkini.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved