Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat dari hasil laporan cepat panitia mengenai seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia, ada kejadian yang menjadi objek evaluasi. Namun, ada pula hal-hal unik terjadi selama pemungutan suara berlangsung.
Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Bidang Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin memaparkan ada perlengkapan pemungutan suara kurang terjadi di 1.803 TPS, tidak adanya fasilitas cuci tangan di 1.454 TPS, dan daftar pemilih tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar 1.727 TPS.
“Ini selalu saja berulang,” ujar Afif dalam konferensi pers Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Pilkada 2020, di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin.
Lalu, temuan lainnya, informasi tentang daftar pasangan calon yang berisi visi, misi, dan program, serta biodata singkat tidak dipasang di 1.983 TPS, terdapat Kelompok Panitia Penyelenggara Pemilu (KPPS) terpapar covid-19 hadir di 1.172 TPS, surat suara tertukar di 1.205 TPS, surat suara kurang di 2.324 TPS, pembukaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 lebih waktu setempat di 5.513 TPS, dan saksi mengenakan atribut pasangan calon di 1.487 TPS.
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan spesifi k, antara lain perlengkapan pemungutan suara kurang. Misalnya, formulir C hasil tertukar terjadi di Pesisir Barat, Lampung. Surat suara yang kurang, misalnya ditemukan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kabupaten Batanghari, Kerinci Jambi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minahasa, Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), Pasaman, Sumatra Barat, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Lampung, Batam, Kepulauan Riau, dan Barru, Sulawesi Selatan.
“Ditemukan pula surat suara yang tidak ditandatangani KPPS, seperti di Samarinda, Kalimantan Timur,” ujar Fritz.
Selain itu, didapati juga TPS yang tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat celsius. Peristiwa tersebut terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
KPU pantau
KPU juga melakukan pemantauan ke sejumlah TPS di wilayah Tangerang, Banten. Hasil dari pemantauan KPU, pemilih sadar akan penerapan protokol kesehatan dan Peraturan KPU telah dipahami hingga ke jajaran panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Komisioner KPU Viryan Aziz yang memantau TPS 5 di Kelurahan Pakulonan dan TPS 4 di Kelurahan Pondok Jagung, Tangerang, Provinsi Banten, mengatakan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung tepat waktu dimulai pukul 07.00 WIB. Sebelum TPS dibuka, ujarnya, dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu untuk mengurangi risiko penyebaran virus Korona. (P-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved