Puan Maharani: Pembahasan Turunan UU Ciptaker Harus Libatkan Buruh

KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut Puan, hal tersebut harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan, Kamis (8/10)

DPR akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

“DPR akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, dikatakan Puan, DPR melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober. Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka serta dapat disaksikan masyarakat melakui siaran langsung di laman DPR. 

Selain itu mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja DPR membentuk tim perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,"kata Puan. 

Puan kembali menegaskan apabila undang-undang Cipta Kerja dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sru/OL-09)