Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan hadir dalam gelar perkara penghapusan red notice Joko Sugiarto Tjandra dan pemberian hadiah atau janji yang menyeret jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK ingin mengevaluasi serta memberikan saran dalam penanganan dua kasus besar ini atau menjadi landasan untuk mengambil alih bila memenuhi syarat.
"Iya (gelar ini akan lebih fokus dari gelar sebelumnya di Kejaksaan Agung) karena bisa diikuti juga oleh pimpinan dan tim Korsupdak KPK yang terdiri para penyidik dan jaksa penuntut umum KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK kepada Media Indonesia, Jumat (11/9).
Menurut dia, KPK belum memutuskan untuk mengambil alih kedua perkara itu dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pasalnya KPK membutuhkan kajian mendalam melalui supervisi.
"KPK meminta perkembangan penyidikannya sejauh mana dan akan memberi masukan kalau ada yang kurang," jelasnya.
KPK akan mengambil alih kedua perkara bila dalam penuntasannya disinyalir terdapat hambatan berikut syarat lain sesuai UU KPK. "Kalau kemudian tetap ada hambatan dan salah satu kriteria alasan tersebut masuk dalam pasal 10A UU KPK terpenuhi baru ambil alih," pungkasnya. (P-5)
Baca juga : Ini Daftar 72 Calon Kepala Daerah yang Ditegur Kemendagri
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
Kejaksaan tahan pasturi pemalsu data surat
Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menyentuh cukong besar yang diduga bermain di belakang layar
Beberapa selebriti Indonesia harus berhadapan dengan hukum atas berbagai kasus, mulai dari korupsi hingga narkoba dan KDRT.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya yang dapat melemahkan institusi mereka.
Jaksa dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perannya. Simak apa saja.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved