Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KESEPAKATAN bersama eksekutif dan legislatif terhadap usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cianjur Selatan, Jawa Barat, selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Saat ini Pemkab Cianjur sebagai kabupaten induk masih terus berkonsultasi dengan Pemprov Jabar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, mengatakan proses selanjutnya pasca ditandatanganinya kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif tentu tidak bisa ditentukan sendiri Pemkab Cianjur. Namun harus dilakukan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar.
"Untuk kajian teknis, tentu kami akan konsultasikan dengan tim teknis di tingkat provinsi. Paling tidak ada konsultasi ini ada progres," kata Cecep, Minggu (26/7).
Konsultasi kaitan kajian teknis ini, kata Cecep, dianggap penting karena untuk mengetahui pemenuhan persyaratan selanjutnya. Relatif masih cukup banyak tahapan yang mesti ditempuh kaitan DOB Cianjur Selatan, maka prosesnya pun secara otomatis bisa dikatakan masih cukup panjang.
"Masih (cukup panjang). Sekarang prosesnya masih di tingkat kabupaten. Pada prinsipnya, kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan provinsi maupun pusat," tandas Cecep.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku terus memperjuangkan pemekaran DOB Cianjur Selatan. Satu di antaranya agar segera membuat diskresi pencabutan moratorium pemekaran wilayah.
"Saya sudah memperjuangkan (DOB) ke pak Jokowi, DPR, MPR, dan Mendagri. Minta diskresi moratorium," terang Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat kunjungan ke Pendopo Cianjur, Jumat (24/7).
Emil mengatakan sejauh ini Pemprov Jabar sudah berjuang penuh. Namun keputusan terhadap kebijakan tersebut ada pada pemerintah pusat. "Tapi kan 'bolanya' ada di sana (pemerintah pusat). Saya juga sempat bilang, kalau pemekaran masih ditahan, minimalnya jumlah dana desa bisa ditambah, terutama bagi peningkatan kesejahteraan di wilayah selatan (Jabar). Kita sudah full memperjuangkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Ujicoba Vaksin Covid Fase III Libatkan Puluhan Dokter Spesialis
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved