Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Perawatan Alutsista Harus Jadi Perhatian Kemenhan

Putri Rosmalia Octaviyani
17/6/2020 07:25
Perawatan Alutsista Harus Jadi Perhatian Kemenhan
Crew Helly bersiap melakukan perawatan helikopter di atas geladak KRI Makassar 590, di Perairan Halmahera.(ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

PERISTIWA jatuhnya jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI-AU, Senin (15/6/2020) yang waktunya berdekatan dengan jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI-AD menunjukkan ada masalah pada perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Perawatan sangat penting, mengingat alutsista kita saat ini banyak yang bermasalah, di antaranya karena sudah berumur dan minimnya suku cadang,” kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pesawat, helikopter, atau kendaraan militer yang digunakan TNI harus dipastikan benar-benar mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.

“Kemenhan harus memastikan bahwa pembelian alutsista dan suku cadangnya benar-benar berkualitas, sesuai dengan medan tempur dan pertahanan di Indonesia,” ujarnya.

Syaifullah mengungkapkan, saat ini di semua matra TNI, masalah perawatan menjadi hal serius. Banyak alutsista tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat keterbatasan perawatan. Hal itu akan menurunkan kemampuan tempur yang juga berimbas pada menurunnya keselamatan anggota TNI.

Manurut dia salah satu kendala klasik pada perawatan dan pengadaan alutsista ialah keterbatasan anggaran pertahanan. Saat ini alokasi anggaran pertahanan sebesar Rp131 triliun atau masih di bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5% dari PDB.

“Saya melihat Kemenhan sudah berusaha memaksimalkan anggaran. Di antaranya dengan menekan adanya mafia perdagangan alutsista, sehingga harga beli bisa lebih murah daripada sebelumnya,” tutur politikus PPP itu.

Anggota Komisi I lainnya, Sukamta, menyatakan perlu standar baru yang lebih ketat untuk menentukan pesawat laik terbang atau tidak. Berkaca dari kecelakaan pesawat TNI beberapa waktu terakhir, tolok ukur yang berlaku dinilai tak memadai. “Jadi hanya pesawat yang tergolong baru saja yang layak diterbangkan. Ini lebih baik untuk keselamatan kita semua,” katanya.

Selain itu, perlu segera meremajakan alutsista TNI. Meskipun masih dinilai laik terbang, ia melihat pesawat TNI rata-rata sudah termakan usia. (Pro/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya