Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Bareskrim Polri hingga saat ini masih mempertimbangkan permintaan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu supaya bisa diperiksa di rumahnya.
Pasalnya, Said yang seharusnya diperiksa sebagai saksi pada Senin (11/5) kembali mangkir dari panggilan karena mempertimbangkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca juga:Netizen Sebut Said Didu Kebanyakan Drama
“Hingga saat ini penyidik masih mempertimbangkan permintaan tersebut,” tutur Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Selasa (12/5).
Sebelumnya, Said dipanggil kepolisian terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kuasa hukum Luhut melaporkan Said atas dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.
Jadwal pemeriksaan pada Senin (11/5) merupakan panggilan kedua bagi Said. Sebelumnya, Said telah dipanggil untuk dimintai keterangan pada Senin (4/5) silam.
Baca juga:Menkumham: Pelaksana Perppu Covid-19 Tidak Kebal Hukum
Kuasa hukum Said, Letkol CPM (Purn) Helvis, mengatakan pihaknya mengajukan permohonan tersebut karena mempertimbangkan darurat kesehatan. (Ykb/A-3)
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved