Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB) di Jakarta sudah baik. Namun, tentu dalam praktiknya, Tito menilai masih banyak kekurangan terutama dalam penyalurannya.
Hal ini disampaikannya dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui video telekonferensi, Kamis (23/4) Tito menilai dalam menyalurkan bansos ada dua hal yakni jumlahnya cukup dan tepat sasaran.
Baca juga: Kemhan Larang Jajarannya Gunakan Zoom
"Jika tepat sasaran tapi jumlahnya tidak cukup akan menimbulkan kerusuhan. Sementara jumlahnya cukup tapi tidak tepat sasaran, tetap akan menimbulkan keresahan," kata Tito, Kamis (23/4).
Ia menilai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran di DKI disebabkan adanya pesan berantai kebijakan gubernur yang tidak sama dipahami oleh jajaran di tingkat paling bawah. Ia mengatakan adanya penerjemahan yang berbeda-beda dalam soal kebijakan gubernur bisa membahayakan. Oleh karenanya tiap aturan, petunjuk teknis dan kebijakan harus sama dipahami hingga ke jajaran paling bawah yakni RT dan RW.
Tito pun meminta agar adanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang baru saja dilantik pada pekan lalu bisa membantu gubernur.
"Mumpung sudah ada Bapak Wagub ini, ini saya kita bisa jadi membantu Bapak Gubernur agar keputusan Pak Gubernur bisa betul-betul sampai ke semua tingkatan dan didukung seluruh jajaran sampai RT dan RW," tukas mantan Kapolri itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dalam masa PSBB tahap pertama yang berjalan pada 10 April hingga 23 April lalu menargetkan penyaluran bansos kepada 1,2 juta KK miskin dan rentan miskin. namun, penyaluran bermasalah karena banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran serta terlambat disalurkan. (OL-6)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Muncul istilah varian Cicada dalam perkembangan covid-19. Simak penjelasan mengenai status validasi dan karakteristik varian baru ini.
Tri Wibawa mengingatkan bahwa langkah pencegahan terhadap varian Cicada pada dasarnya tidak berbeda dengan upaya menghadapi Covid-19 secara umum.
Pakar UGM memastikan varian Covid-19 Cicada belum terdeteksi di Indonesia. Simak penjelasan mengenai gejala, asal-usul, dan efektivitas vaksinasi di sini.
Ia menegaskan, terdapat tiga virus pernapasan utama yang idealnya terus dipantau, yakni COVID-19, influenza, dan Respiratory Syncytial Virus (RSV).
Objektif harus diakui bahwa sekolah daring adalah proses pembelajaran yang menyebabkan lahir generasi covid-19
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved