Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah kembali memperbarui data bakal calon perseorangan. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menuturkan masa pengecekan syarat dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah berakhir.
Dari data 181 pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten/kota, ada dua akun yang ganda yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Papua Barat.
Evi menyampaikan ada 179 pasangan calon perseroangan yang tersisa kabupaten atau kota dari 261 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
Ia menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, tahapan setelah dilaksanakannya pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi administrasi.
"Verifikasi administrasi dimulai pada tanggal 27 Februari sampai dengan 25 Maret 2020," ujar Evi di Jakarta, Jumat (28/2).
Ia menyebut verifikasi administrasi meliputi pencocokan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan.
Menurut Evi, verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK perseorangan dengan daftar pemiliha tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan, verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS, verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perwakinan serta dan verifikasi terhadap dugaan dukungan. (Ind/OL-09)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved