I Dewa Kadek Diminta Cepat Belajar di KPU

DPR RI secara resmi menetapkan I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi sebagai Komisioner KPU baru. Ia akan menggantikan Wahyu Setiawan yang telah ditahan KPK karena kasus suap. Kadek akan menjalani sisa masa jabatan Wahyu 2017-2022.

Kadek pernah menjabat Ketua KPU Provinsi Bali periode 2013-2018. Kemudian saat ini dia menjabat anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023.

Di DPR laporan terkait pro-ses pemilihan Kadek itu dipaparkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Doli menjelaskan, Komisi II DPR telah membahas surat dari Presiden Jokowi terkait usulan pengganti Wahyu.

"Rapat Komisi II memutuskan yang berhak menggantikan Wahyu Setiawan ialah I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi," kata Doli dalam paparannya di DPR, kemarin.

Kadek mengaku senang dan tertantang untuk menjadi Komisioner KPU. Ia akan memfokuskan persiapan pada Pilkada 2020. Ia berharap KPU bisa menyelenggarakan pilkada yang damai dan jujur.

"Salah satu isu penting bagi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU, ialah aspek integritas dan kepercayaan publik. Tadi pimpinan DPR sudah sampaikan itu. Tentu ini menjadi salah satu atensi saya sekiranya nanti memang sudah dilantik dan bertugas," ujar Kadek.

Ia mengatakan bahwa menjaga kepercayaan publik akan menjadi tugas berat yang harus dilakukannya, terutama setelah adanya kasus suap.

Kadek mengatakan akan segera berkomunikasi dengan pimpinan KPU lain setelah resmi dilantik.

"Saya tentu menghormati mekanisme yang ada. Nah setelah nanti proses di presiden saya dilantik, tentu saya akan berkoordinasi khsusus nanti untuk hal ini," ujarnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Kadek harus segera bekerja secara profesional ketika sudah dilantik. Masyarakat menaruh harapan besar agar pemilu bisa terselenggara dengan jujur dan tidak ada lagi pelanggaran oleh KPU.

"Pak Dewa Kadek harus segera bekerja profesional. Kemudian tidak bisa lama belajar, harus segera mengikuti proses yang ada di KPU karena sebentar lagi kita akan menuju Pilkada 2020. Jadi ya cepat bekerja secara profesional dan jangan sampai kemudian menghambat kinerja dari KPU," ujar Puan. (Pro/P-1)