Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KAPOLDA Papua Irjen Paulus Waterpauw menegaskan personel TNI-Polri di Nduga, Provinsi Papua, tidak akan ditarik. Pasalnya, masih ada kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Keberadaan personel TNI-Polri nonorganik di Nduga sebagai dampak dari insiden 2 Desember 2018 yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya. Hingga kini, nasib empat orang lainnya pun belum diketahui.
Kapolda Papua menegaskan keberadaan aparat keamanan di Kabupaten Nduga itu semata-mata untuk penegakan hukum, mengingat kelompok bersenjata di sana sering kali menyerang warga sipil dan personel TNI-Polri.
Pada Rabu (26/2) terjadi lagi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga menyebabkan satu anggota Brimob terluka.
"Dengan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan anggota kami terluka, apa pasukan harus ditarik dan jaminan apa yang diberikan pemda," ungkap Paulus.
Setelah situasi kondusif, masyarakat melaporkan ada dua warga yang terkena tembakan. Diduga keduanya terkena peluru nyasar.
Dalam menanggapi desakan Wakil Bupati Nduga agar aparat keamanan nonorganik ditarik, mantan Kapolda Sumut itu malah balik bertanya di mana Pemkab Nduga selama ini karena kelompok bersenjata masih terus menyerang aparat keamanan.
"Jangan politisasi keberadaan TNI-Polri di Nduga karena yang menjadi korban juga aparat keamanan," cetus Kapolda.
Sebelumnya, Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge mengancam akan menempuh suaka politik bila pemerintah pusat tidak menarik pasukan nonorganik. Ia juga meminta ada kejelasan penanganan pengungsi Nduga.
"Saya tunggu 12 bulan, kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI-Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar," kata Wentius di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Senin (24/2).
Wentius mengaku telah bertemu petinggi TNI-Polri dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkoordinasi. Namun, kata dia, belum ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah di Nduga.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menyayangkan ancaman Wakil Bupati Nduga. Wentius dinilai melalaikan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Pihaknya segera memanggil Wentius untuk mengklarifikasi ancaman tersebut. (Ant/Medcom/P-2)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPAÂ menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Menkopolhukam memastikan dari laporan TNI dan Polri membantah kabar sopir pribadi Wentinus, Hendrik Lokbere tewas.
“Mengundurkan diri beneran apa tidak. Kalau mengundurkan diri ya keluarkan surat, nanti kita proses,"
Pasukan TNI-Polri merupakan bentuk perlindungan negara karena pelaku pembantaian 34 orang karyawa Istaka Karya, Egianus Kogoya, belum tertangkap
Penanganan Wentius Nimiangge merupakan wilayah kerja Kemendagri.
Pemerintah menanggapi biasa saja soal pengunduran diri tersebut yang terpenting pendekatan kesejahteraan tetap diberlakukan untuk Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved