Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk meningkatkan intensitas persiapan Pilkada 2020 yang akan berlangsung mulai Juli 2020. Penyelesaian masalah KTP elektronik (KTP-e) jadi salah satu yang diminta untuk diprioritaskan.
"Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) harus mengecek betul di lapangan seperti apa," ujar anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi, dalam rapat kerja dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Rabu (26/2).
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk soal KTP-elektronik (KTP-e).
"Kami melakukan percepatan KTP-e sebelum hari pemungutan suara dilakukan," tutur Tito.
Baca juga: Ada 16 Juta Blanko KTP-el Baru, Ayo Segera Buat KTP-el
Tito mengatakan Kemendagri menyiapkan setidaknya 17,5 juta keping blangko KTP-e. Sebanyak 7,5 juta keping sudah didistribusikan dan 10 juta disediakan sebagai cadangan.
"Kami ajukan Rp 250 miliar untuk waspadai kemungkinan pertengahan rahun ada kekurangan. Sehingga, surat dikirim ke Kemenkeu tambahan blangko KTP-e. Tapi kami yakin tidak ada kekurangan blangko KTP-e," pungkasnya.
Selain itu, Kemendagri juga tengah melakukan pemetaan daerah yang rawan konflik. Dengan begitu, upaya preventif bisa dilakukan dengan maksimal.
"Kami lakukan pemetaan potensi konflik dan variabel tersendiri. Berusaha dukung dan bantu pemerintah juga tingkatkan partisipasi pemilih," pungkasnya.(OL-11)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved