Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan menjembatani aspirasi masyarakat. Tujuannya supaya produk legislasi sesuai dengan tujuan pembentukannya dan diterima semua kalangan.
“Dengan telah diserahkannya (naskah akademik RUU Cipta Kerja) secara resmi maka semua pihak bisa membaca dan mencatat pokok-pokok kritik dan perubahan yang diinginkannya. Tugas DPR adalah memastikan bahwa semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang,” kata Wakil ketua Badan Legislasi DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Willy Aditya kepada Media Indonesia, Kamis (13/2).
Ia mengatakan target pembahasan RUU ini rampung 100 hari harus disambut sebagai sebuah semangat keseriusan. Namun demikian dia juga berharap bahwa target tersebut juga dipasang dengan semangat untuk menghasilkan kualitas UU yang prima.
Sebelum dibahas tingkat Komisi, Willy mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan mengadakan rapat untuk menentukannya kemudian fraksi-fraksi terlebih dahulu membuat daftar inventaris masalah (DIM).
"Nah, kalau diputuskan di bahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya,” paparnya.
Menurutnya, omnibus cipta kerja yang akan mengatur banyak segi demi penciptaan kesempatan kerja adalah terobosan yang patut di apresiasi. Walau demikian terobosan ini juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan kemungkinan dampak yang akan muncul di masa depan.
Menurut Willy, RUU ini nantinya bukan hanya bicara kepentingan hari ini, namun juga tentang masa depan yang akan dihadapi generasi penerus.
“Kita sangat memahami kebutuhan investasi untuk memiliki kepastian dan kemudahan bergerak. Disaat bersamaan, penting juga bagi kita untuk melindungi ketersediaan sumber daya dan jaminan kerja warga negara. Maka keduanya harus diselenggarakan selaras agar hasil yang didapat juga dapat dicapai maksimal,” ujarnya.
Willy mengajak semua pihak yang berkepentingan terhadap RUU ini untuk mempersiapkan catatan kritis dan masukannya. Dengan adanya catatan kritis dan masukan dari berbagai kalangan inilah nantinya bisa dihasilkan produk UU yang paripurna.
“Semuanya boleh menyiapkan catatan kritik dan masukannya, NasDem akan sangat terbuka menerimanya untuk disuarakan di dalam pembahasan nanti. Silahkan semuanya berhubungan dengan anggota Fraksi Partai NasDem di pusat maupun di daerah untuk mengawal ini. Kami sangat siap untuk mengawal suara anda semua. Termasuk suara teman-teman wartawan” pungkasnya. (OL-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved