Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) belum menerima laporan dari berbagai pihak terkait Andre Rosiade. Anggota Fraksi Gerindra di DPR itu menjebak NN, pekerja seks komersial (PSK) di Padang.
"Jadi sampai sejauh ini belum tahu apakah sudah ada laporan yang masuk," kaya Wakil Ketua MKD Saleh Partaonan Daulay, Kamis (6/2).
Politikus PAN itu menyebutkan, pihaknya terbuka dengan berbagai laporan yang disampaikan masyarakat. Laporan yang masuk akan diproses apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.
"Tentu akan dipelajari secara sungguh-sungguh apakah itu layak disidangkan atau tidak," ungkap dia.
Baca juga: Polisi Tegaskan Andre Rosiade tak Berwenang Lakukan Penggerebekan
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MKD Andi Rio Idris Padjalangi. Pihaknya belum bisa memutuskan sanksi apa yang dijatuhkan kepada anggota Fraksi Gerindra tersebut.
"Nanti kita lihat, kita akan klarifikasi dulu bukti-buktinya dulu," kata Andi.
Saat ditanya apakah motif yang dilakukan Andre bermuatan politis menjelang Pilkada Sumatra Barat (Sumbar), Andi enggan menanggapinya. Dia beralasan hal itu bukan ranah MKD.
"Saya berbicara sebagai pengawasan. Motif politik saya bukan urusan saya. Biarkan aja orang berbicara politis, saya hanya berbicara sebagai MKD," ujar dia. (OL-1)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved