Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INFORMASI status daftar pencarian orang (DPO) atas nama Harus Masiku tersangka kasus suap telah disebar hingga tingkat kepolisian resort (Polres).
Kapolri Jendral Idham Azis mengungkapkan, telah menerima pemberitahuan informasi DPO Harun Masiku dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah mengerahkan jajarannya untuk memburu politisi PDI-P tersebut
"Teman-teman KPK sudah mengirim DPO dan sudah saya perintahkan Bapak Kabareskrim untuk mengirim seluruh DPO itu ke seluruh polda," kata Idham di kantor Jasa Raharja, Jakarta, Rabu (5/2).
Informasi status DPO terhadap Harun, lanjut Idham, sudah disebarkan hingga ke tingkat polres.
"Dari 34 polda, 540 polres DPO-nya sudah sampai. Sehingga seluruh anggota Polri seluruh Indonesia sudah memenag DPO tersangka Harun Masiku," tandasnya.
Setelah ditangkap, Idham mengatakan pihaknya akan menyerahkan Harun ke KPK. Hal tersebut dilakukan karena pihak kepolisian dalam hal ini hanya bersifat membantu berdasarkan surat yang diberikan kepada Polri.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Harun sebagai tersangkap pada Kamis (9/1) lalu. Ia diduga memberi suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDI-P yang meninggal dunia, yakni Nazarudin Keimas.
Harun disebut pernah pergi ke Singapura pada Senin (6/1). Namun, Ronny Sompie yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengatakan Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/1). (OL-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved