Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk mengembangkan industri pertahanan secara mandiri. Anggaran belanja pertahanan juga perlu diubah menjadi investasi pertahanan jangka panjang.
"Bagaimana menghidupkan rencana ke depan untuk industri strategis, agar betul-betul semuanya bergerak. Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius dimulai," kata Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Rapat Pimpinan Kemenhan-TNI-Polri di Jakarta, Kamis (23/1).
Tahun ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp 127 triliun. Kepala Negara berpesan penggunaan anggaran lebih efektif. Dia meminta anggaran diinvestasikan untuk memperkuat penguasaan teknologi pertahanan, agar tidak tertinggal dari negara lain.
Baca juga: Prabowo: Pertahanan Kita Difensif bukan Ofensif
Jokowi mengingatkan setiap belanja alat pertahanan harus dihitung secara matang untuk kepentingan investasi jangka panjang. Termasuk transfer teknologi, kerja sama produksi dengan BUMN, peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dan korporasi swasta berikut usaha kecil dan menengah (UKM).
"Yang saya lihat di negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan pesanan minimal 15 tahun. Sehingga, rencana investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas," pungkas dia.
"Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran," imbuh Jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi automatisasi sistem persenjataan. Selain itu, perlu digencarkan pengembangan sistem teknologi sensor dan sistem pengindraan jarak jauh. Kepala Negara turut menyinggung pentingnya pengembangan sistem siber nasional.
"Kita harus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan kita," ucap Jokowi.
Jokowi juga mendorong kerja sama pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan negara lain. Dia menyebut Prabowo telah menjajaki potensi kerja sama dengan beberapa negara.
"Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan. Baik dengan Perancis, Korea Selatan, maupun negara-negara di Eropa Timur. Segera akan diputuskan. Pekan depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya," tutupnya.(OL-11)
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjalan menuju ruang Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Kamis (23/1).
Agung menekankan perombakan kabinet juga diharapkan membawa perbaikan di berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, tata kelola pemerintahan.
Djohermansyah menyoroti seringnya pergeseran jabatan, bahkan terhadap nama yang sama, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas kerja birokrasi.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Ia menjelaskan, hunian tersebut berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.
Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di Tanah Air.
AS dan Indonesia resmikan kemitraan pertahanan utama untuk perkuat stabilitas Indo-Pasifik, termasuk latihan militer, teknologi, dan kerja sama pasukan khusus.
PENGAMAT kebijakan publik Gian Kasogi mengatakan, peran menteri pertahanan sebaiknya fokus untuk menangani isu soal keamanan dan pertahanan nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya peran satuan-satuan tempur sebagai fondasi utama kekuatan pertahanan nasional.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Pemerintah Inggris dikritik lantaran bergerak dalam kecepatan lambat terkait pertahanan domestik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved