Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku sudah berada di Indonesia. Tersangka kasus suap pergantian antarwaktu dari PDIP itu sudah kembali ke Tanah Air sejak 7 Januari 2020.
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan ada keterlambatan data terkait dengan sistem informasi teknologi di Bandara Soekarno Hatta sehingga pihaknya baru mengetahui Harun ternyata sudah masuk ke Indonesia.
"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta bahwa HM (Harun) telah melintas masuk kembali ke Jakarta pada 7 Januari 2020," kata Ronny melalui keterangannya, Rabu (22/1).
Baca juga : KPK Selisik Keberadaan Harun Masiku di Sulsel
Pihak imigrasi sebelumnya menyatakan Harun meninggalkan wilayah Indonesia pada 6 Januari 2020 dengan tujuan Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imigrasi kemudian menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia.
Ronny mengatakan ada persoalan jeda waktu dalam pemrosesan data perlintasan sehingga data masuk Harun Masiku tiba di Indonesia terlambat diketahui. Harun yang kembali pada 7 Januari diketahui kembali ke Indonesia melalui perlintasan di Terminal 2F.
Ia pun memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian Ditjen Imigrasi untuk mendalami soal keterlambatan data perlintasan di Terminal 2F Bandara tersebut.
"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya. Namun yang utama bahwa informasi kepulangan HM (Harun) ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020 juga telah ditindaklanjuti dengan penetapan status dicegah untuk tidak keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK," kata Ronny. (Dhk/OL-09)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved