Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR dan pemerintah telah berkomunikasi perihap draf omnibus law. Info dari pemerintah bahwa draf omnibus law akan diserahkan ke DPR paling telat pekan depan.
"Paling lambat akan kami terima minggu depan," ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (22/1).
Namun, Dasco belum bisa memastikan apakah draft yang akan diterima merupakan seluruh omnibus law atau hanya RUU Cipta Lapangan Kerja.
Baca juga : DPR RI akan Akomodir Semua Kepentingan di Omnibus Law
Menurut Dasco, selain Cipta Lapangan Kerja Di Prolegnas Prioritas 2020 yang akan disahkan DPR hari ini, ada dua RUU omnibus law lain yang diusulkan pemerintah. Keduanya ialah Perpajakan dan Ibu Kota Negara.
Dasco mengimbau agar masyarakat tidak begitu saja memercayai draf omnibus law yang beredar. Karena sampai saat ini, draft tersebut belum diserahkan pemerintah ke DPR ataupun dirilis ke publik.
"Kan sekarang ini banyak yang beredar draft RUU dan jadi polemik di masyarakat. Nah kami tidak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draft yang resmi," ujar Dasco. (Pro/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved