NasDem Tolak Proporsional Tertutup

PARTAI NasDem menginginkan masyarakat tetap terlibat aktif dalam demokrasi yang konsisten dengan sikap mendukung sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif.

Untuk mengikis politik uang, partai perlu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bukan dengan kembali ke sistem proporsional tertutup. Hal itu ditegaskan anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Syamsul Luthfi, di Jakarta, kemarin.

“NasDem tetap pada sikap awal. Sesuai dengan arahan pimpinan partai tetap akan mendukung sistem proporsional terbuka. NasDem sebagai partai modern menganggap sistem ini sangat aspiratif dan memperkuat legitimasi demokrasi bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat,” jelasnya. 

Menurut Syamsul, keinginan beberapa partai politik lain yang ingin kembali menerapkan proporsional tertutup dengan alasan untuk menggerus politik uang sulit diterima.

Ia menjelaskan politik uang lebih efektif ditumpas dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban terkait demokrasi, biaya politik semakin murah. Penggunaan teknologi informasi yang lebih maksimal juga akan menekan biaya politik.

Proporsional tertutup ialah sistem perwakilan yang hanya mengizinkan ­partai dalam penentuan caleg. ­Pemilih tidak punya kesempatan  ­memengaruhi posisi calon. Sebaliknya, proporsional terbuka memungkinkan pemilih turut menentukan urutan calon yang terpilih.

Kambing hitam

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menyayangkan politik uang dijadikan kambing hitam oleh pihak untuk kembali ke sistem proporsional tertutup.

“Ada tidaknya money ­politics bukan hanya dipengaruhi praktik proporsional terbuka, tapi jual-beli suara senantiasa digunakan sebagai cara yang dianggap mujarab untuk mendongkrak elektoral,” cetus Siti, kemarin.

Jalan keluar memberantas  politik uang bukan kembali ke sistem proporsional tertutup, melainkan lewat kesadaran partai politik agar menjauhi cara cepat mendompleng suara.

Selain itu, menurut Siti, lembaga berwenang harus ­mengusut dan memberikan ­hukuman berat terhadap pelaku politik uang. Demikian juga cara mahar politik yang acap kali diketahui. Praktik itu harus mendapatkan sanksi jera berupa pembu-baran partai.

Senada, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mengingatkan kasus politik uang juga marak saat sistem proprosional tertutup masih berlaku. Sebaliknya sistem proporsional terbuka memiliki keunggulan membuka kesempatan publik untuk terlibat.

Wacana kembali ke sistem proporsional tertutup masuk salah satu poin ­rekomendasi Rakernas PDIP, Minggu (12/1). PDIP ingin lebih independen dalam menentukan caleg sekaligus bisa menghargai kader.

PKS pun mendukung wacana tersebut. Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai sistem proporsional tertutup baik diterapkan dalam rangka penguatan partai politik. Sistem tersebut, kata dia, juga bisa untuk menurunkan peluang praktik politik uang. (Nur/P-2)