Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah pada September 2020 dapat berjalan lancar. Seluruh persiapan berikut kebutuhan gelaran pesta demokrasi sudah tersedia.
"Yang penting kita akan melakukan kombinasi bersama menjelang pilkada tahun 2020, untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kita siap lah menyelenggarakan pilkada 2020 di 270 daerah, insya Allah aman dan lancar," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1).
Mahfud pun mengaku telah mendapat penjelasan langsung terkait persiapan Pilkada dari Mendagri Tito. Pemantauan akan terus dilakukan mulai dari persiapan hingga pemungutan suara.
Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang terkait agenda ini akan terus dikuatkan supaya keamanan, kelancaran selama proses pemungutan hingga penetapan pasangan calon kepala daerah bisa terwujud. Pemerintah ingin memberikan rasa aman selama pelaksanaan pilkada.
Baca juga: Cegah Korupsi di Pilkada, Khofifah Gandeng KPK
Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito menjelaskan pertemuan dengan seluruh partai politik telah dilakukan dan anggaran pilkada berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu di 270 daerah sudah ditandatangani.
"(NPHD) sudah, kita lihat semua alokasi sudah kita ajukan, arahan harus dialokasikan di dalam APBD mereka dan kita review di tingkat provinsi, provinsi nanti mereview kabupaten kota. Kita memiliki jajaran inspektorat dengan garis langsung ke provinsi, kabupaten dan kota, jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," ujar Tito.(OL-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved