Dorong Pansus, Fraksi NasDem Respons Cepat Kasus Jiwasraya

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menuturkan NasDem akan menerapkan pemikiran-pemikiran yang muncul selama FGD sebagai solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa Jiwasraya.

Baca juga : Lima Tersangka Menguak Jiwasraya

Menurut Saan, prioritas utama ialah mengembalikan uang nsabah secepat mungkin. NasDem akan mengelurkan kebijakan politik dalam membantu Jiwasraya.

"Kita ingin mendapatkan masukan yang komprehensif, terkait dengan persoalan Jiwasyara yang nanti akan ditindaklanjuti oleh fraksi dalam bentuk sikap politik," ungkap Saan.

Saan menyebut, Fraksi NasDem telah mendapatkan masukan dari anggota DPR NasDem yang duduk di Komisi VI DPR RI bahwa Jiwasraya merupakan sebuah kasus mega skandal. Mengingat nilai kerugian yang mencapai angka Rp14 triliun.

"Dan tentu juga yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan para nasabah dan sambil mencari jalan keluar dari sistem Jiwasraya agar tidak berdampak terhadap asuransi-asuransi lainnya," ujarnya.

Saan melanjutkan, sikap politik NasDem akan ditentukan dalam minggu ini apakah akam membentuk Panja atau Pansus dslam menuntaskan kasus Jiwasraya. Sikap politik NasDem menunggu hasil FGD yang dilakukan. bersama stakeholder yang terlibat langsung dengan Jiwasraya.

"Kalau secara kecenderungan Partai NasDem, nanti kita akan komunikasikan, dari fraksi sendiri ya. Kita akan konsultasikan dengan partai. Tapi kalau Fraksi NasDem lebiy setuju pada Pansus," ungkapnya.

Saan melanjutkan, penegakkam hukum belum cukup untuk menuntaskan seluruh permasalahan yang menimpa perusahaan asuransi Jiwasraya. Diperlukan produk lgislsi UU yang mengatur regulasi terkait pengelolaan keuangan di perusahaan asuransi.

"Dalam kasus jiwasraya kan ada banyak hal. Pertama ada kejahatan korporasi. Apakah di situ ada soal kriminal, ada soal masalah hukumnya, korupsi, tipikor," ujar Saan.

"Itu satu hal. Itu boleh penegak hukum memproses skrng dan memang sdh berjalan. Dan sdh ada bnyk tersangka. Dari sisi lain tentu harus ada perlindungan terhadap nasabah, jgn sampai masa depan nasabah itu menjadi tdk jelas. Bagaimana pertanggungjawaban negara, dalam hal ini jg jiwasraya terhadap nasabah," paparnya. (Uta/OL-09)