Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENETAPAN tersangka Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan rencana penyegelan di kantor DPP PDIP Jakarta mencuatkan kabar seputar keterkaitannya dengan petinggi partai berlambang banteng itu.
Beredar informasi, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga mengintai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di bilangan Melawai, Jakarta Selatan.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membenarkan ada tim komisi berada di PTIK semalam suntuk sejak Rabu (8/1) malam hingga Kamis (9/1) dini hari. Lili mengatakan ada insiden tertahannya tim KPK oleh personel kepolisian. Namun, Lili tidak menjelaskan kepentingan personel KPK di sana.
"Soal di PTIK itu ternyata memang tidak diketahui oleh teman-teman (polisi) bahwa ada petugas (KPK) di sana. Karena kebetulan di sana juga ada acara jadi ada pengamanan tempat. Jadi bukan karena sesuatu hal," ujar Lili di Gedung KPK, Kamis (9/1) malam.
Baca juga: Stafnya Dituding Kena OTT KPK, Hasto Enggan Tanggapi Andi Arief
Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim KPK yang berada di sekolah kepolisian itu hanya menumpang salat. Ia menepis kabar KPK hendak mengejar Sekjen PDIP Hasto.
Menurutnya, terjadi insiden kesalahpahaman sehingga akhirnya tim KPK tertahan dan baru bisa keluar pada subuh. Dia mengatakan, saat itu ada pengamanan atau sterilisasi yang dilakukan polisi karena ada acara. Namun, tidak disebutkan acara apa yang dimaksud.
"Pada saat itu petugas kami ada di sana untuk salat tetapi sedang ada pengamanan, sterilisasi tempat sehingga kemudian oleh petugas (polisi) dicegat, dicari identitasnya. Kemudian diproses di situ, ditanya-tanya dan seterusnya, seolah-olah ada yang ingin berbuat," jelasnya.
Sebelumnya, KPK juga menyegel ruangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Berbeda dengan penyegelan di markas KPU yang berjalan mulus, kegiatan serupa tim KPK di DPP PDIP gagal.
KPK urung menyegel di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rencana penyegelan ini diduga terkait dengan salah satu tersangka bernama Saeful yang disebut-sebut staf di DPP PDIP. Tim KPK yang sudah berada di lokasi balik kanan usai tertahan pihak keamanan gedung.
Lili Pintauli mengatakan penyelidik komisi yang menyambangi DPP PDIP meninggalkan gedung tanpa berhasil memasang tanda penyegelan. KPK saat itu belum sampai berencana melakukan penggeledahan lantaran masih memproses persetujuan dari dewan pengawas. Izin itu diperlukan sehubungan berlakunya UU KPK hasil revisi.
"Tim baru mau mengamankan lokasi (DPP PDIP). Mereka lengkap dengan surat tugas tapi karena security di sana pamit dengan atasannya tetapi lama, akhirnya tim KPK meninggalkan lokasi," ucapnya.(OL-5)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved