Antisipasi Bencana, Pemda Diwajibkan Susun Rencana Kontinjensi

PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas tentang penanganan bencana banjir di sejumlah daerah saat ini. Pemerintah daerah diminta untuk menyusun rencana kontinjensi untuk mengantisipasi bencana alam yang selalu terjadi setiap tahunnya, seperti banjir.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan payung hukum mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun rencana kontingensi bakal diatur dalam instruksi presiden (inpres).

Melalui inpres ini, kata Doni, nantinya seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban membentuk rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana alam, termasuk banjir.

"Setiap tahun kita mengalami peristiwa rutin. Kemarau ada kekeringan dan kebakaran hutan, saat penghujan kita alami banjir bandang dan tanah longsor. Dengan Inpres, pemda bisa diingatkan untuk ambil langkah kesiapsiagaan," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1).

Baca juga: Bencana Banjir tidak Ganggu Distribusi Beras Bulog

Tak hanya itu, pejabat juga diminta lebih sigap untuk menentukan status bencana yang menimpa wilayahnya. Satus bencana itu, lanjut dia, merupakan jalan bagi pemerintah pusat untuk bisa memberikan bantuan, termasuk penganggaran untuk penanganan bencana kepada daerah.

Selain itu, presiden, kata dia, juga meminta seluruh pimpinan daerah berkoordinasi dengan kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di masing-masing wilayah untuk mendapat informasi aktual mengenai potensi bencana serta menyampaikan peringatan dini cuaca dan risiko bencana kepada masyarakat agar tetap waspada.

Selain Kepala BNPB, hadir dalam rapat itu yakni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Mal/A-5)