Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK ada titik terang terkait mundurnya Wakil Bupati (Wabup) Nduga, Papua, Wentius Nemiangge. Kementerian Dalam Negeri sebagai payung kepala daerah, bungkam.
"Kami masih belum bisa memberi keterangan terkait hal itu," kata Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, saat dihubungi Medcom.id, Kamis (26/12).
Dia hanya menyatakan isu tersebut merupakan hal yang sensitif untuk dibahas dalam waktu dekat. Sebelumnya, Bahtiar menyatakan Kemendagri sudah mengkonfirmasi hal ini pada Gubernur Papua, Lukas Enembe.
"Kami sudah cek kepada Gubernur atau Pemprov (Pemerintah Provinsi) Papua sebagai pembinanya, tetapi belum ada komentar yang bisa kami sampaikan," kata Bahtiar saat dimintai konfirmasi Media Indonesia, Rabu (25/12).
Baca juga: Prihatin Kekerasan Aparat Wakil Bupati Nduga Undur Diri
Pada Senin (23/12), Wentius menyatakan mundur di hadapan ratusan warga masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam. Dia sudah mengaku sudah mengupayakan kepada pemerintah dan DPR agar pasukan di Nduga ditarik.
"Permintaan kami tidak direspons. Penembakan terhadap warga sipil terus terjadi," ujar Wentius.
Pada Minggu (22/12), Kodam XVII/Cenderawasih mengirim tim ke Distrik Kenyam, Nduga, untuk menyelidiki penembakan, Jumat (20/12) lalu. Insiden ini menewaskan warga, Hendrik Lokbere, yang sedang mengemudikan kendaraan. (Medcom/A-4)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Keberadaan personel TNI-Polri nonorganik di Nduga sebagai dampak dari insiden 2 Desember 2018 yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya.
Menkopolhukam memastikan dari laporan TNI dan Polri membantah kabar sopir pribadi Wentinus, Hendrik Lokbere tewas.
“Mengundurkan diri beneran apa tidak. Kalau mengundurkan diri ya keluarkan surat, nanti kita proses,"
Pasukan TNI-Polri merupakan bentuk perlindungan negara karena pelaku pembantaian 34 orang karyawa Istaka Karya, Egianus Kogoya, belum tertangkap
Penanganan Wentius Nimiangge merupakan wilayah kerja Kemendagri.
Pemerintah menanggapi biasa saja soal pengunduran diri tersebut yang terpenting pendekatan kesejahteraan tetap diberlakukan untuk Papua
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved