Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN Republik Indonesia memastikan akan tetap mengawasi fungsi pelayanan Komisi Pemberantasan Korupsi meski kini lembaga antirasuah tersebut sudah memiliki Dewan Pengawas.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, hal itu lazim dilakukan seperti saat Ombudsman juga melakukan pengawasan terhadap Otoritas Jasa keuangan dan lembaga yang diawasinya, serta terhadap komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Kita di Ombudsman apapun menyangkut pelayanan itu kita akan mengawasi. Dimana institusi punya unit pengawas sendiri, biasanya kita tetap minta dulu pengawasnya melakukan, tapi kalau kemudian stuck kita jadi the last resort," kata Alamsyah di Jakarta, Sabtu (21/12).
Namun, Alamsyah menegaskan, pengawasan melekat yang dilakukan oleh Ombudsman akan intensif dilakukan ketika ada laporan, buka serta-merta mengawasi tanpa laporan.
"Tapi kan tidak setiap hari juga, berdasarkan pengaduan aja kalau memang ada," ujarnya.
Baca juga : Izin Penyadapan akan Diperketat
Alamsyah memberikan contoh seperti aduan yang diterima lembaganya tentang tahanan KPK yang berkeliaran di luar dan petugas yang dinilai lemah melakukan pengawasan.
"Walaupun agak berat KPK akhirnya memberi sanksi juga pada staf nya setelah kita awasi," kata dia.
Sementara itu, Alamsyah menegaskan, adanya Dewan Pengawas KPK memperjelas posisi steering dan peran eksekutif KPK.
"Memang kan ini konsekuensi dari konsepsi para pihak, bahwa KPK itu adalah institusi penegak hukum dan dia merupakan rumpun dari eksekutif. Maka dibentuklah dewan pengawas yang anggotanya dipilih oleh Presiden," pungkas Alamsyah. (Medcom.id/OL-7)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel.
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencurigai adanya keterlibatan oknum di balik maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam, khususnya di wilayah Nongsa.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat sembilan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026-2031. berikut daftar namanya
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved