Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior bidang pengawasan Formappi M. Djadijono mengungkapkan kinerja DPR di penghujung 2019 dinilai cepat. Namun ia menyangsikan kinerja ngebut ala DPR itu akan berlanjut di tahun depan.
"Terkait dengan masalah fungsi legislasi misalnya. Kalau kita mencermati pengalaman DPR sebelumnya, pesimis," ujarnya seusai paparan evaluasi kinerja DPR MS 1 2019-2020; DPR Ngegas di Awal Periode di Kantor Formappi (19/12).
Berdasarkan catatan Formappi, DPR periode 2019-2024 telah menuntaskan satu kali Masa Sidang (MS) yakni MS 1 Tahun Sidang (TS) 2019-2020. Selama 56 hari kerja, DPR melaksanakan penyusunan rencana kerja dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca juga: 253 RUU Dalam Prolegnas 2020-2024, Publik Pesimistis Rampung
DPR juga bergerak cepat dengan menghasilkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU). 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Desember 2019.
Menurutnya pembentukan dan penetapan AKD DPR 2019-2020 berlangsung cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem pemilihan dari sistem paket menjadi sistem proporsional. Ketika menggunakan sistem paket DPR tersandera oleh pertikaian Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
"Sedangkan ketika menggunakan sistem proporsional, pemilihan pimpinan AKD berjalan mulus karena dalam prakteknya terjadi bagi-bagi kursi," ujarnya saat menyampaikan hasil kajian Formappi.
Meski demikian, hal itu tidak menjamin Prolegnas akan selesai pada tahun berikutnya.
"Awalnya bagus, targetnya banyak, cepat diputus targetnya. Tetapi betulkan itu akan selesai?" tandasnya. (OL-8)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved