Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Badan Anggaran dan Komisi XI untuk mencermati penambahan utang luar negeri. Hal itu mengingat melebarnya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
Puan mengingatkan agar defisit ABN perlu dijaga dalam batas aman meski tetap dibutuhkan sebagai pemicu pergerakan ekonomi.
“Melebarnya defisit APBN karena pemerintah butuh tambahan ruang fiskal. Tapi konsekwensinya akan ada penambahan hutang luar negeri,” ujar Puan dalam catatan akhir tahunnya tentang kondisi ekonomi, Senin (2/12).
Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2% terhadap PDB hingga akhir 2019, atau naik dari target APBN 2019 yang ditetapkan sebesar 1,93%. Membesarnya defisit APBN 2019 terjadi karena pemerintah membutuhkan ruang fiscal yang cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah melambatnya perekonomian dunia.
Pertumbuhan perekonomian global belakangan terus diprediksi menurun hingga 3,0%, dibanding tahun-tahun sebelumnya dari kisaran 3,8%. Volume perdagangan global tahun ini diprediksi pertumbuhannya hanya 1,1%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global antara lain akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.
Dengan kondisi eksternal seperti itu, menurut Puan, pemerintah harus menggenjot konsumsi dalam negeri.
“Pelebaran defisit perlu dilakukan karena pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat, terutama di daerah untuk bisa menjaga daya beli,” pungkasnya. (OL-8)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved