Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agama memperslakan massa aksi Reuni 212 untuk menggelar aksinya du kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin, 2 Desember mendatang. Namun, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid meminta kepada Aparatur Sipil Negara yang ingin ikut aksi itu, untuk mendahulukan kewajibannya bekerja.
"Karena pelaksanaan 212 hari kerja dan bagi ASN bekerja itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan yang mubah. Jadi bagi ASN wajib mendahulukan pekerjaannya," kata Zainut dikutip dari laman resmi Kementerian Agama RI.
Zainut menilai Reuni 212 hukumnya Mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan.
Baca juga : Reuni 212 Jangan Timbulkan Keributan
"Tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Namanya juga berkumpul dan bersilaturahmi," kata Zainut.
Di sisi lain, Menteri Agama Fachrul Razi meminta peserta Reuni 202 untuk menjaga ketertiban serta turut menjaga hal warga lainnya.
“Kita pesannya, supaya jaga ketertiban. Semua punya hak, termasuk rakyat yang lain punya hak untuk tidak terganggu,” pesan Menag. (OL-7)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved