Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN MPR akan sowan ke DPP Partai NasDem dalam rangkaian safari politik pimpinan MPR kepada partai politik.
"Besok, kami akan diterima oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Gondangdia (Kantor DPP NasDem) pukul 11.00 WIB," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Selasa (12/11).
Bamsoet mengatakan kunjungan jadi bagian kerja politik MPR guna menjaring aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Utamanya, terkait rencana amendemen UUD 1945 dan wacana menghidupkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).
"Kami menerima warisan dari periode lalu adalah dorongan atau rekomendasi amendemen terbatas perlu dihadirkan GBHN dalam sistem konstitusi kita," ungkapnya.
Baca juga: DPR belum Berencana Revisi UU Pilkada dalam Waktu Dekat
Bamsoet mengatakan, selain sowan ke partai politik, pimpinan MPR juga bakal menemui tokoh organisasi masyarakat (ormas). Misalnya, mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah.
"Ketua Umum Muhammadiyah, PBNU, wali gereja, PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) dan seterusnya," ujarnya.
Hari ini, pimpinan MPR menyambangi markas Partai Amanat Nasional (PAN). Rombongan diterima Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan jajaran pengurus.
"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," ujarnya. (X-15)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved