Ketua KPK : E-budgeting Harus sinkron dengan E-planning

DALAM sistem elektronik atau e-budgeting penganggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya ada sinkron dengan e-planning.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, e-baudgeting tidak bisa tba-tiba, itu harus dimulai e-planning.

''Kalau kita sudah tahu e-planning kan pertama visi misi diterjemahkan pada e-planning. Jadi e-planning sendiri ada yang lima tahun, ada yang tahunan disitu targetnya sudah jelas,'' kata Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta.

Agus pun mengatakan, sebetulnya e-budgeting itu kan apa yang mau dicapai tiap tahun itu kemudian diterjemahkan melalui budget. ''Memang detil, sampai yang namanya beli alat tulis tetapi kemudian kan tidak seperti itu, masa beli lem aibon sampai sebesar itu. Pasti tidak, pasti itu ada kesalahan tetapi untuk mencapai sesuatu apa itu mestinya jelas. Jadi hubungan antara e-planning dan e-budgeting harus jelas,'' paparnya.

Soal ketidaksinkronan terkait e-planning dan e-budgeting di DKI Jakarta, Agus menyatakan lembaganya belum melihat sejauh itu.   

''Saya belum melihat sejauh itu tetapi kalau kita melihat, beli aibon sebesar itu pasti ada kesalahan yang mereka tidak melihat
perencanaannya,'' ucap Agus.        

Namun, Agus mengungkapkan, bahwa baik sistem e-planning maupun e-budgeting itu memberikan akses terhadap masyarakat untuk mengetahui soal belanja anggaran tersebut.

''Sebenarnya e-planning, e-budgeting itu memberikan akses pada masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh baik kementerian atau daerah. Jadi, kalau anda tahu misalkan kementerian A itu apa yang mau dicapai kemudian sampai detil seperti itu anda kan kemudian tahu, loh ini kok beli barang seperti ini. Ini kalau terbuka rakyat kan bisa menilai,'' kata Agus. (OL-11)