Presiden Jokowi Dorong Kolaborasi Indo-Pasifik

SELAMA hampir tiga dekade, kemitraan ASEAN-Tiongkok telah menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN-Tiongkok memiliki komitmen yang sama untuk memastikan stabilitas dan perdamaian sebagai kunci kesejahteraan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-22 ASEAN-Tiongkok di Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand, kemarin.

"Pada Juni lalu, ASEAN telah mengesahkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Outlook ini mendorong seluruh negara di kawasan untuk mengedepankan kolaborasi dan menanggalkan rivalitas," kata Jokowi, kemarin.

Oleh karena itu, kerja sama Indo-Pasifik merupakan isu yang disampaikan Presiden dalam KTT ini.

"Kita berharap dengan outlook ini, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan bukan hanya dinikmati oleh kawasan Asia-Pasifik, tapi juga lebih luas di kawasan Indo-Pacifik," ujar Jokowi.

Lebih jauh Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN terbuka untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yang salah satunya memfokuskan kerja sama konektivitas dan infrastruktur.

Sebelumnya, pada sesi Sidang Pleno KTT Ke-35 ASEAN yang digelar di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11), Jokowi mengajak pemimpin negara-negara ASEAN untuk menguatkan kerja sama dan bekerja keras melindungi stabilitas dan kesejahteraan di kawasan. 

Menlu Retno Marsudi yang mendampingi Presiden dalam sidang pleno menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global, negara-negara ASEAN memiliki situasi jauh lebih baik ketimbang negara-negara di kawasan lain.

Pada sisi lain, para pemimpin ASEAN dilaporkan telah menyepakati pembentukan gugus tugas ad hoc untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. Gugus tugas itu akan bekerja di bawah Sekretariat ASEAN.

Namun, wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN, Yuyun Wahyuningrum, menyebut tidak ada kemauan politik dari Myanmar untuk memulangkan warga Rohingya.

Menurut Yuyun, hal itu terjadi karena etnik Rohingya dianggap bukan warga negara Myanmar. (Mal/Ant/X-6)