NasDem dan PKS Sepakat Jaga Keseimbangan Pemerintahan

PARTAI NasDem dan PKS berkomitmen menjaga kualitas demokrasi dengan menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Kedua partai juga akan saling menghormati dengan sikap politik yang menjadi keputusan masing-masing.

Hal itu merupakan kesepakatan dari pertemuan jajaran DPP Partai NasDem dan PKS yang berlangsung selama satu jam hingga pukul 17:00 di Kantor DPP PKS. Seluruhnya tertuang dalam tiga butir kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Shohibul Iman.

"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal saat membacakan hasil kesepakaran kedua partai di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10).

Ia mengatakan perbedaan sikap politik tidak menjadi halangan bagi NasDem dan PKS untuk bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Pasalnya demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya.

"Kesepahaman kedua antara PKS dan NasDem adalah soal kedaulatan NKRI. PKS-NasDem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme. Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Terkahir, kata PKS dengan NasDem menyadari bangsa ini merupakan hasil dari perjuangan para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Maka generasi penerusnya harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama. "Itu dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," pungkasnya. (OL-8)