DPR Segera Proses Surat Pengajuan Kapolri Baru

DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo  terkait Komisaris Jenderal (komjen) Idham Aziz sebagai nominasi calon Kapolri pengganti Tito Karnavian yang telah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri.

Anggota DPR Fraksi PPP yang akan bertugas di Komisi III Arsul Sani menuturkan surat dari presiden tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam rapat musyawarah pengganti Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR dan pimpinan-pimpinan fraksi.

"Karena ini bukan hal yang baru dan hal yang standar maka prosesnya ya akan seperti biasa. Bamus akan menunjuk Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan," tutur Arsul saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Hasil akhir uji kepatutan calon Kapolri selanjutnya akan disampaikan Komisi III kepada pimpinan DPR untuk dimintai persetujuan dalam rapat paripurna.

Setelah itu DPR akan mengirimkan hasil rapat paripurna kepada presiden untuk selanjutnya dilakukan proses pelantikan Kapolri baru oleh presiden.

Baca juga : Penunjukan Kapolri Hak Prerogatif Presiden

"Sebelum masa sidang pertama selesai, fit and proper test sudah selesai. Sekitar minggu ke dua bulan Desember," tuturnya.

Arsul melanjutkan, pasca ditetapkannya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna kemarin, saat ini komisi-komisi yang ada di DPR sudah bersiap melakukan aktifitas keparlemenan.

Kesekretariatan fraksi PPP juga sudah mulai berkirim surat kepada keanggotaan masing-masing komisi terutama komisi III terkait proses pembahasan fit and proper test Kapolri.

"Saat ini sudah mulai bekerja. Bahkan kemarin PPP sudah kirimkan surat kepada masing-masing pimpinan komisi melalui sekretariat komisi untuk keanggotaan di masing-msing komisi," jelasnya

Dalam pengesahan AKD kemarin, disahkan terbentuknya 11 komisi, dan 6 badan. Tiap komisi terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua. Total ada 17 ketua komisi dan badan serta 66 wakil ketua komisi dan badan.

Baca juga : Kompolnas: Tidak Ada UU Sebut Sisa Masa Dinas Calon Kapolri

Kemudian komposisi Badan Legislatif berjumlah 80 anggota, komposisi Badan Anggaran (Banggar) 100 orang, dan komposisi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) berjumlah 9 anggota.

Kemudian, komposisi Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) 53 anggota, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 17 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 25 anggota, dan Panitia Khusus (Pansus) 30 anggota.

"PPP hanya punya 19 kursi di DPR maka dari 11 komisi itu 8 komisi dengan 2 anggiota fraksi PPP yang duduk di sana, 3 komisi sisanya di isi oleh 1 anggota seperti saya sendiri di komisi 3," ujarnya. (OL-7)