Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi dari swasta terkait kasus suap kuota impor ikan dengan jenis Frozen Pacific Mackarel atau ikan salem.
"Dua orang tersebut ialah Desmond Previn berasal dari Advisor K-Value Managing Partner Cana Asia Limited dan Richard Alexander Anthony dari swasta," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/10).
Kedua orang tersebut diperiksa dengan status saksi untuk tersangka atas nama Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU).
"Benar, keduanya diperiksa dengan status saksi atas kasus impor ikan 2019 dengan tersangka MMU," ujar Febri.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka terkait suap impor ikan salem yaitu Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa.
KPK menganggap Mujib melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sedangkan, Risyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan sembilan orang di Jakarta dan Bogor. Mereka adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Perum Perikanan Indonesia Arief Goentoro, Direktur Operasional Perum Perikanan Indonesia Farida Mokodompit.
baca juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Poso, Satu Orang Buron
Selanjutnya yaitu Direktur PT. Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa. Kemudian dari swasta adalah Adhi Susilo, Vice President Sales Perum Perikanan Indonesia Aslam, Mantan Vice President Sales Perum Perikanan Indonesia Wenny, asisten pribadi Risyanto Yuyun, dan sopir Risyanto (tidak disebutkan namanya). (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved