Ada Kelompok yang Mencoba Adu Domba Polri dan TNI

ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menilai ada sejumlah kelompok yang mencoba untuk mengadu domba antara Polri dan TNI.

Hal tersebut dilihat ketika kericuhan terjadi beberapa minggu terakhir ketika kepolisian mencoba menenangkan massa disambut dengan lemparan batu dan benda keras. Berbeda ketika TNI datang.

"Begitu tentara turun dielu-elukan, itu ngadu domba. Kata kuncinya cuma satu. soliditas TNI dan Polri ialah jaminan kukuhnya NKRI," kata Agum.

Menurut Agum, ada provokasi perpecahan dalam demonstrasi satu minggu terakhir. Dia mengaku mendengar ada pihak yang mengelu-elukan TNI saat polisi mengamankan demonstran.

Mantan Ketua Umum PSSI itu yakin sedianya polisi tak ingin bertindak represif. Namun, kata Agum, situasi yang kian memanas membuat aparat terpaksa bertindak tegas.

"Represif pun terarah dan terukur, hanya pakai gas air mata," ucapnya.

Agum mengatakan jika TNI-Polri tidak solid, keutuhan negara bisa terancam.

Sebab, kedua institusi itu sejatinya bahu-membahu menjaga keamanan negara. "Selama mereka solid, sulit menghancurkan bangsa.''

Dia pun meminta TNI membantu polisi mengamankan situasi saat darurat. Tepatnya, TNI berada di pengamanan lapis kedua.

 "Pengertian ini bukan hanya dieks-presikan oleh Kapolri atau Panglima TNI, tapi juga sampai ke bawahnya," imbuh Agum.

Agum juga menyinggung soal polemik UU KPK. Saat ini pesan yang muncul ialah Indonesia membutuhkan KPK. Di sisi lain, dia menjelaskan, KPK harus dijaga agar tak menjadi seperti operasi petrus (penembakan misterius) di era Orba pada 1982.

Mantan Gubernur Lemhannas dan Danjen Kopassus TNI-AD tersebut menerangkan bahwa petrus awalnya menyasar orang yang memiliki data kejahatan. Tapi, belakangan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu KPK). Dia berjanji berhitung sebelum memutuskan.

Bangun SDM

Anggota Wantimpres Abdul Malik Fadjar menambahkan pembangunan sebuah negara dimulai dari memperbaiki dan membangun SDM.

" Dalam pembangunan SDM harus berfokus pada kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan semangat ingin tahu," kata Malik Fadjar.

Dirinya juga memperhatikan bagaimana SDM untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini.

Menurutnya terjadinya proses globalisasi dalam segala bidang, perkembangan tuntutan HAM, loncatan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh dan rentan terhadap informasi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan pembangunan SDM diperlukan demi mewujudkan sebuah Indonesia Emas pada 2045.

"Indonesia emas kan ketika 100 tahun atau 25 tahun lagi di 2045. Perjalanan Indonesia merdeka dengan segala dinamika mulai dari politik, sosial, budaya, dan SDM," kata Sri.

Menurutnya untuk mencapai Indonesia emas pada 2045 akan ditentukan pada masa lima tahun ke depan.

"Di tengah gelombang besar perubahan digitalisasi untuk mencapai 100 tahun kemerdekaan yang menjadi penting di lima tahun ke depan. Hal itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa yang perlu dipersiapkan dengan baik sehingga mencapai cita-cita kemerdekaan," tutupnya. (P-1)